Pembangunan halte untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik di Kota Bandung mulai dilakukan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyebutkan sebanyak 232 halte akan dibangun di wilayah kota sebagai bagian dari pengembangan sistem BRT di kawasan Cekungan Bandung.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung, Ferlian Hadi, Jumat (6/3), mengatakan pembangunan tersebut merupakan proyek dari Kementerian Perhubungan yang mencakup wilayah Cekungan Bandung. Secara keseluruhan terdapat 256 titik halte off corridor, dengan 232 titik berada di Kota Bandung dan 24 titik di Kota Cimahi.

Ferlian menjelaskan, ratusan halte tersebut akan tersebar di 22 kecamatan di Kota Bandung. Dari total 232 halte di Kota Bandung, sebanyak 172 titik berupa bus pole atau penanda halte berbentuk tiang, 56 titik berupa small shelter, dan 4 titik berupa big shelter. Halte berukuran besar atau big shelter rencananya dibangun di empat lokasi strategis, yaitu Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong. Jika dilihat dari status jalan, 38 halte berada di jalan nasional, 45 halte di jalan provinsi, dan 149 halte di jalan kota.

Selain halte off corridor, pemerintah juga akan membangun halte on corridor yang berada di jalur khusus BRT. Jumlahnya sekitar 37 titik dengan konsep jalur terpisah menggunakan separator, mirip dengan sistem busway. Halte on corridor berada di jalur khusus BRT, sedangkan halte off corridor berada di jalur lalu lintas campuran bersama kendaraan lain.

Saat ini pembangunan halte off corridor telah dimulai di sejumlah lokasi. Berdasarkan data Dishub Kota Bandung, sekitar 27 titik sudah memasuki tahap pengerjaan awal, seperti pembongkaran dan persiapan lahan. Beberapa lokasi yang mulai dikerjakan berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar Stadion GBLA, Jalan Ramdan, BKR, Wastukancana, Dago, dan Jalan Merdeka.

Berdasarkan jadwal dari Kementerian Perhubungan, pembangunan seluruh halte BRT, baik on corridor maupun off corridor, ditargetkan selesai pada akhir 2026. Dalam proyek ini, Pemerintah Kota Bandung berperan mendukung proses pembangunan, termasuk membantu perizinan dan penyiapan lahan.

Setelah pembangunan selesai, pengelolaan layanan BRT akan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menunjuk PT Jasa Sarana sebagai operator sementara untuk pengoperasian BRT.

Ke depan, layanan BRT juga akan diintegrasikan dengan transportasi yang sudah ada. Angkutan kota (angkot) direncanakan berfungsi sebagai feeder, yaitu mengangkut penumpang dari permukiman menuju koridor utama BRT.

pic sources: mediaindonesia.com