Polemik terkait pembaruan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menuai sorotan. Sejumlah pihak di parlemen meminta pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab atas persoalan tersebut dan segera memperbaiki koordinasi antarinstansi.

Permasalahan ini muncul setelah adanya penonaktifan sejumlah peserta PBI dalam proses pemutakhiran data bantuan sosial. Dampaknya, sebagian warga yang seharusnya berhak menerima bantuan iuran mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan.

Anggota DPR menegaskan bahwa sinkronisasi data antara Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan harus diperkuat agar kebijakan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat miskin maupun rentan. Pemerintah juga diminta transparan dalam proses verifikasi dan pembaruan data.

Di sisi lain, pemerintah memastikan evaluasi terus dilakukan agar peserta yang memenuhi syarat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Perbaikan sistem pendataan diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

pic source: kompas.com